Table Of Content
Perbedaan Advokat dan Pengacara – Salah satu pertanyaan yang sering muncul di benak kita adalah tentang apa perbedaan Advokat dan pengacara? Yang seringkali terbesit di midset kita adalah pengacara dan advokat. Lantas apa bedanya antara ke duanya tersebut? Mari kita simak ulasannya:
Advokad dan Pengacara Menurut Undang-Undang
Menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) di mana advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum, semuanya disebut sebagai Advokat.
Dengan berlakunya UU Advokat ini, maka advokat bisa kita orang yang berprofesi memberi jasa hukum. Baik di dalam maupun di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Pada dasarnya, advokat dan pengacara memiliki makna yang sama. Hal ini telah dituangkan di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) di mana advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum, semuanya disebut sebagai Advokat.
Namun, sebelum UU Advokat berlaku, adapun ketentuan yang mengatur mengenai advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga pengertian pengacara dan penasihat hukum berbeda.
Perbedaan Antara Advokat & Pengacara
Sebelum UU Advokat berlaku, istilah untuk pembela keadilan sangatlah beragam. Mulai dari pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, advokat, dan lain sebagainya. Yang pada dasarnya pengacara dan advokat ini sama-sama dianggap sebagai pihak yang memberikan hasa hukum di pengadilan. Namun, yang menjadi pembeda adalah pada wilayah di mana ia dapat memberikan jasa hukumnya.
Wilayah Kerja Advokat
Seorang advokat ini merupakan salah satu adalah seseorang yang memegang izin memberikan jasa hukum di Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman serta memiliki wilayah untuk “beracara” di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Wilayah Kerja Pengacara
Sedangkan pengacara adalah seseorang yang memegang izin praktek atau sedang melakukan “beracara” sesuai dengan surat izin praktek di wilayahnya yang diberikan oleh pengadilan setempat. Apabila pengacara tersebut berniat untuk memberikan jasa hukum di luar wilayah izin prakteknya, maka ia harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pengadilan tempat di mana ia akan beracara.
Beda advokat dan pengacara ini dapat Anda temui dalam Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya.
Maka dapat kita simpulkan bahwa yang membedakan antara advokat dan pengacara adalah pada wilayah kerjanya. Lantas siapa yang bisa diangkat sebagai advokat? Untuk penjelasannya bisa kita simak bahwa advokat disebut sebagai profesi yang mulia atau officium nobile atas jasa yang diberikannya untuk para pencari keadilan.
Maka dari itulah tidak semua orang yang menjajaki pendidikan hukum dapat disebut sebagai advokat karena ada beberapa persyaratan yang diatur dalam UU Advokat yang harus dipenuhi.
Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Advokat, yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Organisasi advokat yang diakui di Indonesia adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).
Maka setelah menyelesaikan pendidikan khusus profesi advokat. Calon advokat harus melalui ujian terlebih dahulu dan melakukan magang di kantor advokat selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Apabila telah dinyatakan lulus, maka calon advokat akan diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi. Di mana tempat domisili calon advokat tersebut sebelum ia dapat menjalankan tugasnya.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengacara dan advokat merupakan satu hal yang sama setelah berlakunya undang-undang Advokat. Maka dari itu untuk menangani masalah hukum, Anda harus pandai-pandai memilih kuasa hukum atau advokat terbaik. Anda bisa menggunakan jasa dari Advokad terbaik di Tulungagung.
